Di Acara Kick Andy KH.A.Mustofa Bisri berbincang tentang Inul, kebebasan beragama, islam liberal, dan Ahmadiyah.
oleh: Robert Manurung
Mungkin tidak banyak di antara kita yang masih ingat, bahwa Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memulai pembangunan ekonomi pada akhir tahun 60-an. Situasi dan kondisi kedua negara pada waktu itu banyak sekali kesamaannya; antara lain sama-sama negara agraris, situasi ekonomi morat-marit, sedang transisi politik, menjadi satelit Barat, dipimpin oleh rezim militer dan tidak ada kepastian hukum.
SAMPAI tahun 60-an, Korea hanyalah sepenggal daratan di benua Asia dan sebuah bangsa yang keberadaannya “terlupakan” sepanjang sejarah dunia. Selama ribuan tahun eksistensi mereka tenggelam di balik bayang-bayang kebesaran ras Cina dan new kid on the block bernama Jepang yang budayanya menggetarkan dunia barat.
Keberadaan bangsa Korea baru menarik perhatian setelah pecahnya Perang Korea. Sejatinya itu sebuah perang saudara “jadi-jadian”, namun tetap amat tragis, lantaran wilayah negara itu menjadi episentrum perebuatan hegemoni di Asia antara dua super power, yaitu Amerika Serikat (BlokBarat) dan Uni Soviet (Blok Timur).
Pada saat yang sama, dunia barat sedang terpesona oleh cahaya yang menyilaukan dari sebuah kepulauan di Asia Tenggara. Disana, di kaki benua Asia itu, sebuah negara muda, sebuah bangsa baru dari gabungan ratusan suku, sedang sibuk berdebat mengenai ideologi dan sistem kenegaraan yang ideal. Presidennya bernama Soekarno alias Bung Karno.
Waktu itu Korea tidak punya tokoh sekaliber Bung Karno, yang dengan kelihaiannya memainkan diplomasi internasional berhasil memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Bung Karno juga menjadi tokoh panutan bangsa-bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin; yang kemudian satu per satu mengikuti jejak Indonesia menyatakan kemerdekaan negara mereka.
Singkat cerita, Indonesia memiliki satu keunggulan kecil dibanding Korea Selatan, ketika kedua negara sama-sama memulai pembangunan ekonomi pada akhir tahun 60-an. Di luar itu, situasi dan kondisi kedua negara banyak kesamaan di segala bidang.
Indonesia ketika itu dipimpin oleh Jenderal Soeharto, sedangkan Korsel dipimpin Jenderal Park Chung-hee. Soeharto tampil sebagai diktator setelah berhasil menjatuhkan Bung Karno, dimana proses “kudeta yang cantik” itu mendapat bantuan dan dukungan dari dunia barat. Sedangkan Park tampil sebagai pemimpin setelah Perang Korea reda, bisa dikatakan karena mendapat mandat dari Blok Barat, kendati secara formal Korsel diakui sebagai negara berdaulat.
Garis start
Korsel memulai pembangunan ekonominya dalam keadaan perang baru saja reda. Kontak senjata kecil-kecilan masih sering terjadi di Pamunjom, daerah demarkasi militer yang membelah Korsel dan Korea Utara. Pamunjom hanya berjarak 45 kilometer dari ibukota Seoul. Jadi bisa kita bayangkan, andaikata pasukan Utara menyerbu, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari satu jam untuk mencapai Seoul.
Dalam kaitannya dengan bahaya komunis tersebut, yang merupakan isu utama di dunia barat dan negara-negara satelitnya pada dekade 60-an sampai 80-an, posisi Korsel dan Indonesia bisa dibilang sama dan sejajar. Kedua negara adalah sekutu utama Blok Barat di kawasan masing-masing, Korsel di Asia Timur jauh dan Indonesia di Asia Tenggara.
Memang ada sedikit bedanya, yaitu Korsel menjadi pion penting dan sekaligus kancah pertarungan frontal Blok Barat dengan Blok Timur. Sedangkan Indonesia nilai strategisnya sebagai sekutu Barat tidaklah sepenting itu, karena kekuatan komunis di Asia Tenggara relatif kecil dan terpecah dua, ada yang berkiblat ke Cina dan ada yang berinduk ke Uni Soviet. Indonesia cuma sekadar sebagai “bendungan”, agar ideologi komunis yang mengalir dari Indocina tidak meluber sampai ke Australia. Dalam rangka inilah rezim Soeharto mencaplok Timor Timur pada tahun 1975, sesuai instruksi Gedung Putih.(Lihat buku Nation In Waiting karya Adam Schwarz)
Adanya bahaya komunis yang nyata membawa dua keuntungan bagi Korsel. Pertama, negara itu mendapat dana bantuan militer bernilai milyaran dolar dari barat. Kedua, negara itu memiliki legitimasi yang kuat untuk memberlakukan wajib militer bagi semua warga negaranya, yang kemudian menumbuhkan disiplin dan etos kerja yang tinggi secara nasional.
Pembangunan ekonomi vs Indoktrinasi
Kalau dibandingkan masa-masa permulaan pembangunan ekonomi di Korsel dan Indonesia, yang membedakan hanya masalah prioritas dan kemudian strategi yang dipilih. Rezim militer Korsel langsung fokus pada pembangunan ekonomi dengan prioritas modernisasi pertanian, sambil membangun pondasi industri. Pada waktu itu hampir 85 % penduduk Korsel bekerja di sektor pertanian.
Pada saat yang sama dan berlanjut hingga pertengahan tahun 80-an, konsentrasi rezim Soeharto terpecah antara pembangunan ekonomi dan upaya memantapkan kekuasaan rezimnya. Sebenarnya tidak ada resistensi yang berarti waktu itu, namun Soeharto selalu merasa tidak aman sebelum pemujaan rakyat terhadap Bung Karno terkikis habis. Hampir dua dekade Soeharto menghabiskan masa kekuasaannya untuk melakukan de-sukarnoisasi, dilanjutkan program indoktrinasi yang sangat masif dan intensif; termasuk penataran P4 dan kooptasi semua unsur masyarakat.
Faktor paranoid inilah yang membuat Soeharto lebih percaya pada pengusaha keturunan Cina, yang nota bene hanya jago berdagang, sehingga bisnis di Indonesia sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah dan berwatak rent seeker. Di sisi lain, modernisasi pertanian tidak bisa berjalan karena sebagian besar petani di Jawa tidak memiliki lahan, sehingga Soeharto terpaksa meniru program transmigrasi peninggalan kolonial. Proyek ini banyak menghabiskan anggaran, sebagian besar dikorupsi oleh kalangan birokrat dan kaki tangan militer yang “mendadak dangdut” jadi pengusaha.
Kembali ke Korea Selatan, dengan adanya wajib militer secara nasional, negara itu tidak mengalami kesulitan mengerahkan rakyatnya melakukan modernisasi pertanian. Roda perekonomian pun segera berputar karena semua orang bekerja dan punya penghasilan. Dengan sistem rodi berbasis patriotisme ini, didukung penguasaan ilmu dan teknologi pertanian, dalam waktu singkat agrobisnis mengalami booming di Korsel. Padahal sebagian besar wilayahnya merupakan perbukitan yang tandus, kecuali daerah sepanjang aliran sungai Han-gang yang memang sangat subur.
Kemajuan pertanian yang luar biasa itu menjadi pijakan kokoh untuk memulai industrialisasi. Dengan menyisihkan sebagian dana bantuan militer dari barat, Korsel memberikan modal kepada sejumlah pengusaha untuk membangun industri manufaktur. Merekalah yang menjadi cikal bakal Chaebol, konglomerasi khas Korsel yang kini muncul sebagai pemain global dengan daya saing yang amat tangguh, antara lain Samsung, Hyundai, Daewoo dan Lucky Goldstar (LG).
Kini, kendati Korsel sudah menjelma menjadi negara industri raksasa, sektor pertanian masih memainkan peran penting dan ikut menyumbang devisa yang signifikan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian, dewasa ini, hanya sekitar 10 %. Namun produk pertanian mereka justru meningkat enam kali lipat dibanding akhir tahun 60-an.
Korsel kini menguasai pasar dunia untuk produk farmasi dan ekstrak ginseng, serta memonopoli pasar Amerika untuk komoditi kim-chi, sejenis sawi yang difermentasi. Sedangkan para petani palawija di Tanah Karo masih tetap mengekspor sayuran segar ke Hongkong dan Singapura, sama seperti 40 tahu silam, namun dengan keuntungan yang makin kecil lantaran tata niaga pupuk dan pestisida sudah menjelma menjadi instrumen penghisapan.
Korupsi vs kolusi
Membandingkan Indonesia dengan Korsel memang sangat menarik, terutama karena perbedaan “nasib” kedua negara yang sangat kontras 40 tahun kemudian. Sepintas tidak banyak perbedaan perilaku rezim di kedua negara itu, sehingga tidak terlalu gampang menjelaskan secara singkat mengapa kemajuan kedua negara bisa begitu “jomplang”.
Selain dua faktor yang telah disebutkan tadi, yaitu wajib militer yang berlaku secara nasional dan pembangunan ekonomi yang fokus, konsekwen dan konsisten; tampaknya faktor penting lainnya lantaran pemegang kekuasaan di Korsel bersifat kolektif, sebaliknya Soeharto kemudian menjelma menjadi penguasa tunggal atau diktator yang untouchable.
Orang sering bilang Indonesia menjadi amburadul seperti sekarang ini akibat korupsi. Korsel pun setali tiga uang. Perilaku korupsi di negara itu tidak kalah parah dibanding di Indonesia. Perbedaannya hanya dua : Korsel sudah menghukum tiga presidennya (Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Kim Young-sam) lantaran terlibat korupsi dan disana tidak ada praktek kolusi seperti di Indonesia. Sedangkan di negara tercinta ini, hanya koruptor kelas teri yang berhasil diproses secara hukum, sementara praktek merampok kekayaan negara sudah semakin canggih melalui kolusi.
Kolusi lebih mematikan dibanding korupsi. Ibarat mencuri, korupsi adalah mengambil sebagian uang dari brankas, sedangkan kolusi mengambil semua brankasnya tanpa harus menggotongnya. Cukup dengan memainkan aturan hukum, brankas tadi sudah berpindah hak tanpa yang bersangkutan harus mengotori tangannya atau berkeringat menggotongnya. Praktek inilah yang dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya, dengan menciptakan berbagai tataniaga, penguasaan sumber daya alam, pemerasan secara legal dengan memperdaya konsumen, praktek monopoli dan oligopoli, dst, dst.
Sebenarnya sampai pertengahan tahun 70-an, Soeharto masih relatif bersih, namun memang sudah menjadi rahasia umum bagaimana isterinya berperan sebagai makelar proyek. Meningkat ke tahun 80-an praktek kolusi yang amat canggih itu mulai mereka praktekkan, diawali dengan liberalisasi ekonomi dan privatisasi usaha yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam hal ini para pemimpin Korsel tidak ada apa-apanya dibanding Soeharto dan kroni-kroninya. Suruh orang-orang Korea itu belajar ke Cendana!
Olimpiade, Piala Dunia, Sekjen PBB
Bagaimana dengan demokratisasi dan kepastian hukum? Sampai sekarang Korsel masih kalah dari Indonesia dalam dua hal itu. Maksudku, secara prosedural demokratisasi dan kepastian hukum di Indonesia jauh lebih maju dibanding Negeri Ginseng itu. Sayang, cuma prosedural.
Perlawanan mahasiswa dan pejuang HAM di Korsel kurang lebih sama saja dengan di Indonesia. Banyak peristiwa kekerasan, berdarah-darah dan pembunuhan aktivis. Dan sampai sekarang cengkeraman politik militer masih sangat kuat di negara itu, sehingga proses demokratisasi berjalan sangat lambat. Namun bedanya dengan di Indonesia, setiap kemajuan kecil yang dicapai dalam proses demokratisasi di Korsel selalu menimbulkan perubahan yang nyata alias down on earth. Sedangkan disini semuanya berujung pada tataran prosedural formal alias bersifat seolah-olah.
Kini kita menyaksikan Korsel tampil sebagai negara maju yang sangat disegani di dunia. Pencapaian itu mereka rayakan bukan dengan membuat klaim-klaim sepihak gaya Indonesia, tapi dengan mengibarkan bendera mereka di panggung internasional dengan megahnya. Dimulai dengan menjadi penyelenggara Olimpiade, yang menempatkan Korsel sebagai negara kedua di Asia yang mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah pesta olahraga sejagat itu, kemudian menjadi tuan rumah bersama Jepang menyelenggarakan Piala Dunia, lalu disempurnakan dengan terpilihnya orang Korsel menjadi Sekjen PBB.
Kemajuan yang gemilang itu diraih Korsel hanya dalam kurun waktu 40 tahun. Pada kurun waktu yang sama, Indonesia dengan gemilang berhasil menghapus reputasi internasional yang dahulu dibangun Soekarno. Kita juga berhasil menyulap sawah-sawah produktif menjadi kota moderen, serta membuat dataran tinggi seperti kota Bandung menjadi langganan banjir saban tahun.
Anyeong Haseyo
Merdeka!
______________________________________
Manganju Luhut Tambunan
Berpikir Merdeka Bicara Merdeka Menjadi Manusia Merdeka
http://www.kompasiana.com/manganjuluhut- Do invest in a secure online ordering system.
- Do keep your audience in mind and create copy that personally speaks to them.
- Do create a clear and compelling sales message.
- Do update your site content and keep it fresh and current.
- Do anticipate and answer your visitor's questions.
- Do check your site to ensure all forms and links are working.
- Do include a call to action on each page. You won't get business if you don't ask for it.
- Do include your contact information.
- Do offer links to programs like Acrobat Reader needed to view your site information.
- Do choose a Web host that provides exceptional service, minimal down time, and consistent site backups.
- Do carefully check your content for spelling and grammar mistakes. Errors are unprofessional and show a lack of attention to detail.
- Do title each page to be search engine (and bookmark) friendly.
- Do use a URL and domain name that accurately reflects your business or company name and is easy to remember.
...and
- Don't confuse your visitor with too many topics on one page. Organize information logically.
- Don't let your site become outdated. Your credibility will disappear if you offer Mother 's Day specials just in time for Father's Day.
- Don't include too many colors, fonts, or font sizes that distracts your visitor.
- Don't yell at your visitor by using all capital letters.
- Don't take your customer's privacy for granted. Create a privacy policy and stick to it.
- Don't insult your customer by selling his information to third parties.
- Don't ignore or delay customer requests. Return all customer inquiries promptly because you never know whom they may recommend you to even if they don't buy from you.
- Don't add a “visitor count” to your site. No need to brag how many or show how few visit.
- Don't include graphics that fail to add importance to your site.
- Don't use silly clip art unless absolutely necessary.
- Don't add unnecessary "extras" that will take a particularly long time to load.
- Don't ignore customer complaints, just because you're on the Web doesn't mean your business won't be affected by dissatisfied customers sharing their experience with others.
Saat ini dunia usaha menggeliat dengan makin banyak bermunculan bisnis-bisnis baru, bisnis barang atau jasa baik bidang formal ataupun informal. Bersamaan dengan itu fasilitas Internet di Indonesia juga semakin baik. Banyak yang beranggapan sudah saatnya memanfaatkan internet untuk berbisnis namun disisi lain banyak juga pengusaha yang merasa tidak ada alasan usahanya, apalagi yang masih berkembang, menghambur-hamburkan uang untuk membuat website.
Sayangnya, walaupun sudah banyak yang tahu bagaimana bentuk website tapi belum banyak yang tahu apa manfaat website bagi bisnis yang kita jalani. Kali ini saya kan memberikan 10 alasan yang mungkin dapat membantu pertimbangan Anda untuk membuat website pada bisnis Anda: 1. Website membuat bisnis Anda buka 24 jam/hari dan 7 hari/minggu.
Jika Anda punya Toko, berapa lama waktu oprasionalnya? dari jam 10 jam? bagaimana dengan sabtu dan minggu? Website membuat jam oprasional bisnis Anda menjadi 24 jam/hari dan 7 hari/minggu. setiap pengunjung yang datang ke website Anda dapat mengetahui bentuk usaha/bisnis Anda, melihat katalog produk, dan mengetahui informasi yang dibutuhkan walaupun diluar jam oprasional usaha Anda.
2. Website adalah brosur/katalog online Anda, yang dapat dirubah kapan saja
Dalam setiap bisnis/usaha pasti kita perlu membuat brosur. Membuat brosur cetak bukanlah perkara mudah, dia memerlukan biaya yang tidak sedikit dan jika ada perubahan informasi didalamnya sisa brosur tersebut akan sia-sia. Website adalah tempat yang mudah, cepat dan murah untuk meng-update brosur bisnis Anda dibandingkan brosur cetak. Kapasitas Informasi yang Anda ingin sampaikan juga lebih besar, sehingga klien Anda mendapatkan informasi mengenai bisnis Anda dengan lebih konprehensif. Hal ini juga dapat menghemat untuk biaya cetak dan distribusi brosur. 3. Meraih pangsa pasar baru dengan pengunjung global.
Di Internet, bisnis Anda tidak lagi hanya akan dikenal dalam lingkup lokal saja, tapi juga gelobal. Bisnis Anda berpotensi dikenal oleh jutaan orang dari seluruh dunia. Ya, Internet adalah tempat yang paling efektif untuk transaksi baik nasional, maupun internasional. 4. Meningkatkan pelayanan terhadap klien/pelanggan.
Dengan membuat layanan tanya-jawab di website Anda, penjualan dan indormasi dapat di proses secara otomatis dan saat itu juga walaupun tidak ada orang di kantor. Dengan formulir online, klien/pelanggan diperbolehkan untuk bertanya tentang informasi lebih lanjut yang diinginkannya. Hal seperti memberikan klien/pelanggan untuk dapat mendownload invoice/faktur, proposal atau dokumen penting lainnya juga akan sangat menghemat biaya. 5. Mempresentasikan Profesional Image.
untuk usaha kecil atau menengah, disain website yang baik dapat meningkatkan percaya diri dan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Zaman sekarang, pelanggan sudah berfikir bahwa setiap produk atau bisnis memiliki website. Saat ini kompetitor utama Anda mungkin sudah hadir di Internet, jika iya, lakukan hal yang sama dan cari cara agar Anda lebh baik dari mereka. 6. Menjual produk Anda.
Mengapa harus membayar lebih mahal biaya sewa, listrik, dan lainnya seperti bisnis zaman dulu. Berjualan secara online lebih murah dan cara yang baik untuk mendampingi bisnis offline Anda. membuat keamanan dalam pemesanan online juga tidak terlalu mahal, bahkan untuk usaha kecil sekalipun. 7. Promosikan layanan Anda.
Pengacara, Dokter, Konsultan, artis dan semua bisnis dibidang jasa harus memberitahukan kepada para pelanggan, bahwa mereka punya pilihan. Jutaan pengguna mencari refrensi dari website dan melihat ke website-website perusahaan sebelum mereka memutuskan kapan mereka memerlukan layanan dibidang jasa yang akan digunakan. 8. Mengumpulkan Informasi dan mendapatkan masukan yang bernilai.
Anda dapat mengumpulkan informasi dari pelanggan dan pelanggan potensial Anda dengan menggunakan formulir dan survey online yang bisa dipasang di website Anda daripada harus bersusah payah keluar kantor dan meminta setiap orang satu persatu. Biarkan pelanggan Anda yang datang. Ini adalah alat yang bagus untuk mengetahui cara pandang pelanggan anda melihat produk dan layanan jasa Anda. 9. Merikan Kepuasan Instan.
Orang zaman sekarang sangat sibuk, mereka tidak mau menunggu lama untuk mendapatkan informasi. Berikan apa yang mereka inginkan saat mereka mengiginkannya melalui wensite perusahaan Anda. Jika produk Anda cocok, Anda bisa memberikan contoh gratis atau ujicoba selama beberapa waktu untuk di download. Hal ini termasuk brosur, gambar, musik, power point, dan lain-lain. 10. Alat perekrut yang bagus
Saat Anda membutuhkan pegawai atau ingin menampilkan lowongan kerja, website Anda adalah alat yang bagus untuk membangun usaha Anda.
Sayangnya, walaupun sudah banyak yang tahu bagaimana bentuk website tapi belum banyak yang tahu apa manfaat website bagi bisnis yang kita jalani. Kali ini saya kan memberikan 10 alasan yang mungkin dapat membantu pertimbangan Anda untuk membuat website pada bisnis Anda: 1. Website membuat bisnis Anda buka 24 jam/hari dan 7 hari/minggu.
Jika Anda punya Toko, berapa lama waktu oprasionalnya? dari jam 10 jam? bagaimana dengan sabtu dan minggu? Website membuat jam oprasional bisnis Anda menjadi 24 jam/hari dan 7 hari/minggu. setiap pengunjung yang datang ke website Anda dapat mengetahui bentuk usaha/bisnis Anda, melihat katalog produk, dan mengetahui informasi yang dibutuhkan walaupun diluar jam oprasional usaha Anda.
2. Website adalah brosur/katalog online Anda, yang dapat dirubah kapan saja
Dalam setiap bisnis/usaha pasti kita perlu membuat brosur. Membuat brosur cetak bukanlah perkara mudah, dia memerlukan biaya yang tidak sedikit dan jika ada perubahan informasi didalamnya sisa brosur tersebut akan sia-sia. Website adalah tempat yang mudah, cepat dan murah untuk meng-update brosur bisnis Anda dibandingkan brosur cetak. Kapasitas Informasi yang Anda ingin sampaikan juga lebih besar, sehingga klien Anda mendapatkan informasi mengenai bisnis Anda dengan lebih konprehensif. Hal ini juga dapat menghemat untuk biaya cetak dan distribusi brosur. 3. Meraih pangsa pasar baru dengan pengunjung global.
Di Internet, bisnis Anda tidak lagi hanya akan dikenal dalam lingkup lokal saja, tapi juga gelobal. Bisnis Anda berpotensi dikenal oleh jutaan orang dari seluruh dunia. Ya, Internet adalah tempat yang paling efektif untuk transaksi baik nasional, maupun internasional. 4. Meningkatkan pelayanan terhadap klien/pelanggan.
Dengan membuat layanan tanya-jawab di website Anda, penjualan dan indormasi dapat di proses secara otomatis dan saat itu juga walaupun tidak ada orang di kantor. Dengan formulir online, klien/pelanggan diperbolehkan untuk bertanya tentang informasi lebih lanjut yang diinginkannya. Hal seperti memberikan klien/pelanggan untuk dapat mendownload invoice/faktur, proposal atau dokumen penting lainnya juga akan sangat menghemat biaya. 5. Mempresentasikan Profesional Image.
untuk usaha kecil atau menengah, disain website yang baik dapat meningkatkan percaya diri dan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Zaman sekarang, pelanggan sudah berfikir bahwa setiap produk atau bisnis memiliki website. Saat ini kompetitor utama Anda mungkin sudah hadir di Internet, jika iya, lakukan hal yang sama dan cari cara agar Anda lebh baik dari mereka. 6. Menjual produk Anda.
Mengapa harus membayar lebih mahal biaya sewa, listrik, dan lainnya seperti bisnis zaman dulu. Berjualan secara online lebih murah dan cara yang baik untuk mendampingi bisnis offline Anda. membuat keamanan dalam pemesanan online juga tidak terlalu mahal, bahkan untuk usaha kecil sekalipun. 7. Promosikan layanan Anda.
Pengacara, Dokter, Konsultan, artis dan semua bisnis dibidang jasa harus memberitahukan kepada para pelanggan, bahwa mereka punya pilihan. Jutaan pengguna mencari refrensi dari website dan melihat ke website-website perusahaan sebelum mereka memutuskan kapan mereka memerlukan layanan dibidang jasa yang akan digunakan. 8. Mengumpulkan Informasi dan mendapatkan masukan yang bernilai.
Anda dapat mengumpulkan informasi dari pelanggan dan pelanggan potensial Anda dengan menggunakan formulir dan survey online yang bisa dipasang di website Anda daripada harus bersusah payah keluar kantor dan meminta setiap orang satu persatu. Biarkan pelanggan Anda yang datang. Ini adalah alat yang bagus untuk mengetahui cara pandang pelanggan anda melihat produk dan layanan jasa Anda. 9. Merikan Kepuasan Instan.
Orang zaman sekarang sangat sibuk, mereka tidak mau menunggu lama untuk mendapatkan informasi. Berikan apa yang mereka inginkan saat mereka mengiginkannya melalui wensite perusahaan Anda. Jika produk Anda cocok, Anda bisa memberikan contoh gratis atau ujicoba selama beberapa waktu untuk di download. Hal ini termasuk brosur, gambar, musik, power point, dan lain-lain. 10. Alat perekrut yang bagus
Saat Anda membutuhkan pegawai atau ingin menampilkan lowongan kerja, website Anda adalah alat yang bagus untuk membangun usaha Anda.
From: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@....>Anggota TNI Jual Dua Wilayah Indonesia ke Malaysia JAKARTA--MICOM: Sebuah dokumen rahasia tentang perbatasan Republik Indonesia - Malaysia perihal potensi hilangnya kedaulatan Republik Indonesia (RI) mempunyai cerita.
Isinya, institusi TNI dan beberapa anggota TNI mendukung klaim Malaysia atas wilayah di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Provinsi Kalimantan Barat.
Klaim Malaysia tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan Camar Bulan yang luasnya 1.449 ha dan Tanjung Datu 8.000 m3. Artinya, peristiwa Sipadan dan Ligitan terulang lagi.
Dokumen rahasia itu ditemukan berdasarkan hasil investigasi anggota Komisi I Fraksi PDIP TB Hasanuddin dan diberikan kepada Media Indonesia, Kamis (6/10), di Jakarta.
Saat ini, berdasarkan keterangan Hasanuddin dari dokumen rahasia tersebut, dua wilayah tersebut benar-benar sudah diklaim Malaysia dengan membuat patok-patok baru dan mendirikan mercusuar baru.
Padahal, tidak satu pun masyarakat di dua wilayah tersebut menghendaki bergabung dengan Malaysia. (http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/06/266061/284/1/Anggota-TNI-Jual-Dua-Wilayah-Indonesia-ke-Malaysia) Tragis, Sebuah Wilayah Indonesia (Camar Bulan, Kalbar) Kembali di Caplok MalaysiaPONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengaku terkejut terhadap informasi masuknya Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, seluas 1.499 hektare ke dalam wilayah administratif Pemerintah Diraja Malaysia.Ia pun lantas menegaskan jika wilayah tersebut masuk wilayah Indonesia yang sah berdasarkan Traktat London tahun 1824. “Sebagai seorang gubernur, tak sejengkal tanah pun akan saya serahkan kepada Pemerintah Malaysia. Tanah itu akan tetap saya pertahankan,” tegas Cornelis di Pontianak, Kamis (29/9).Menurutnya, Traktat London adalah kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara. Salah satu isi perjanjian itu adalah batas negara antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan didasarkan pada watershead. Artinya, pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah. “Kita sudah tahu bahwa karakter Dusun Camar Bulan itu datar. Tidak ada gunung atau pegunungan Juga tidak ada sungai di sana. Sehingga sangat tidak memenuhi syarat sebagai watershead. Lalu kenapa wilayah itu harus masuk ke peta Malaysia,” tegas Cornelis.Atas dasar itu pula, dia telah memerintahkan Bupati Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi untuk memasang pagar kawat berduri di sepanjang wilayah perbatasan. Pemerintah Kalbar juga telah mengimbau warga Camar Bulan yang berjumlah 170 keluarga atau sekitar 700 jiwa, untuk beraktivitas di kawasan sengketa, termasuk menanam pohon dan berkebun.Selain itu, Cornelis meminta hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Kinabalu pada 1976 dan hasil pertemuan kedua negara di Semarang, Jawa Tengah tahun 1978 yang menyebut Camar Bulan masuk wilayah Malaysia segera dibatalkan karena bertentangan dengan Traktat London, Peta Belanda, dan Peta Inggris.
“Saya juga mendapat informasi bahwa Badan Survei dan Pemetaan Nasional sudah membuat peta yang memasukkan Camar Bulan ke dalam wilayah Malaysia supaya tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, khususnya wilayah administrasi Kalbar. Saya juga akan mengajukan protes ke pemerintah pusat terhadap permasalahan Camar Bulan,” pinta Cornelis.Sebaiknya, kata Cornelis, pengukuran itu ditinjau kembali dengan nafas yang sama, yakni Traktat London. “Kita bisa lihat patok batas 104 buatan Belanda. Semua materialnya sudah diuji laboratorium dan persis sama dengan material patok batas yang ada di Tanjung Datuk, Sambas. Bandingkan dengan patok batas 104 yang baru dibuat dan ditancap jauh sampai 1.499 hektare ke dalam wilayah kekuasaan NKRI,” pungkasnya. Selain itu, Cornelis juga meminta seluruh seluruh bupati di kawasan perbatasan untuk mengecek ulang patok batas yang ada.
”Lima bupati perbatasan cek ulang. Lihat patok batas, jangan hanya tunggu di kantor. Hasil itu akan saya sampaikan kepada pemerintah pusat, agar diadakan perundingan kembali antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia,” ungkap Cornelis seusai membuka Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota se Kalbar, Kamis (29/9) di Orchardz Hotel Pontianak.”Sampai hari ini, tanda di peta tidak ada (masuk ke Malaysia. Secara internasional itu masuk ke Indonesia. Tetapi kok pengukuran pada 1975-1978 masuk ke sini (Malaysia),” jelas Cornelis sambil menunjukkan selembar kertas berisi peta.Cornelis menegaskan dirinya akan mengajukan keberatan kepada Pemerintah Indonesia atas bergesernya patok batas.”Kami minta melakukan perundingan kembali apakah melalui Kementerian Pertahanan Keamanan atau yang lainnya. Setelah tinjau lokasi saya langsung menyampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat,” ujar Cornelis. Ia juga meminta pemerintah daerah di perbatasan untuk memperhatikan warganya dengan memberikan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran gratis. ”Agar mereka tetap menjadi warga Negara
Indonesia. Anda boleh pindah jadi warga negara Malaysia, tetapi buminya (tanahnya) tidak boleh digeser,” katanya. (mnk/uni)
Sumber: Pontianak Pos Online
Jum’at, 30 September 2011 , 08:00:00
source pic: http://www.kalbariana.net/camar-bulan-dicaplok
Klaim Malaysia atas Camar Bulan Berdasar MoU Sementara
Kamis, 06 Oktober 2011 20:46 WIB
JAKARTA--MICOM: Dasar klaim Malaysia atas wilayah Camar Bulan adalah MoU pada 1975 di Kinabalu (Malaysia) dan 1978 di Semarang (Indonesia) antara Malaysia dan Indonesia tentang hasil pengukuran bersama tanah tersebut.
Namun, MoU tersebut sifatnya sementara atau tidak tuntas atau bisa ditinjau lagi (modus vivendi). Itu berdasarkan dokumen rahasia tentang perbatasan Republik Indonesia - Malaysia perihal potensi hilangnya kedaulatan Republik Indonesia (RI). Demikian diungkap anggota Komisi I Fraksi PDIP TB Hasanuddin dan diberikan kepada Media Indonesia, Kamis (6/10), di Jakarta.
Padahal, berdasarkan fakta dan juga dokumen peta, MOU yang sifatnya sementara tersebut tidak sesuai dengan Peta Negara Malaysia dan peta Federated Malay State Survey tahun 1935, sehingga Indonesia dirugikan seluas 1.449 ha. Klaim wilayah Malaysia tersebut juga bertentangan dengan Pemetaan Kapal Pemetaan Belanda van Doorn tahun 1905 dan 1906 setra peta Sambas Borneo (N120-E10908/40 Greenwid).
Namun aneh, kata Hasanuddin, pemerintah Malaysia rupanya buru-buru memasukkan Outstanding Boundary Problems (OBP) Camar Bulan ke dalam Peta Kampung Serabang, Serawak, Malaysia.
Peta tersebut merupakan upaya memperkuat klaim terhadap wilayah tersebut. Padahal, dalam dokumen tersebut disebutkan, di daerah camar Bulan masih ada patok lama peninggalan Belanda yakni patok dengan kode A104. Patok ini pun mulai diupayakan untuk dilenyapkan oleh Malaysia.
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/06/266063/284/1/Klaim-Malaysia-atas-Camar-Bulan-Berdasar-MoU-Sementara Konflik Camar Bulan Memanas, Batas Malaysia Dijaga Pasukan Rela
Sabtu, 1 Oktober 2011
Berlarut-larut diselesaikan, sama saja membuat wilayah NKRI digerogoti. Semua pihak diminta berkaca pada kasus Sipadan-Ligitan.
Nasib Camar Bulan sangat ditentukan Pusat. Ayo rebut!
SAMBAS – Tapal batas Indonesia-Malaysia di Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas belum terselesaikan. Indonesia kehilangan 1.499 hektare lahan yang masuk ke kawasan Malaysia. Pemerintah Pusat didesak bertindak agar NKRI tak dicaplok. “Masalah itu akibat MoU Indonesia dan Malaysia tahun 1978 di Semarang yang justru merugikan Indonesia. Kita meminta pemerintah pusat bertanggung jawab dan segera bertindak,” kata H Subhan Nur, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar bidang pemberdayaan ekonomi perbatasan kepada Equator, Kamis (29/9).
Kawasan Camar Bulan tepatnya di patok batas A 88 sampai patok A 156 bergeser dan masuk ke Malaysia. Hingga sekarang Malaysia masih mempertahankan lahan seluas 1.499 hektare itu karena merasa dikuatkan oleh MoU 1978. “Padahal ratifikasi perjanjian internasional masih belum dilaksanakan. Ini yang harus diperjuangkan dikarenakan kelalaian pemerintah,” ujar Subhan yang juga mantan Ketua KNPI Kabupaten Sambas ini.
Menurut dia, dari hasil tinjauan di lapangan dan komunikasi langsung dengan pihak Malaysia, mereka lebih dominan mempertahankan kawasan perbatasan antara negara. Hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya masyarakat Sempadan atau perbatasan menjadi pasukan Rela yang bertugas menjaga kawasan perbatasan. “Sekarang ini mulai dari Sematan hingga Bau, jumlah pasukan Rela kurang lebih 3.000 orang,” jelas Subhan.
Jika Malaysia bisa melibatkan masyarakat perbatasan untuk memperkuat wilayah pertahanan, mengapa Indonesia tidak. Kemungkinan lebih efektif melibatkan masyarakat tempatan daripada mendatangkan petugas yang berjaga di wilayah perbatasan. “Tentunya dengan banyaknya petugas maka akan banyak memakan biaya. Tetapi kalau masyarakat sangat efektif dan efisien. Upaya ini sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme dalam mempertahankan NKRI,” tegas dia.
Dijelaskannya, banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah, salah satunya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat agar berkebun di wilayah perbatasan. Kuncinya asalkan petugas dan pemerintah dapat memfasilitasi mereka. Subhan mengajak berkaca pada kasus lepasnya Sipadan-Ligitian dari Bumi Pertiwi. “Kemenangan Malaysia terhadap daerah itu karena mereka sudah siap dan sudah menggarapnya, karena mengetahui potensi daerah itu. Mengapa ini tidak kita lakukan, padahal kita juga tahu potensinya,” papar dia.
Hal seperti ini, menurut Subhan, kelemahan Indonesia. Wajar jika mempertanyakan visi pemerintah daerah, provinsi dan pusat tentang
keberpihakan kepada masyarakat perbatasan. Subhan menyarankan, agar jalur jalan strategis yang telah ditetapkan pusat dapat mengambil garis lurus. “Potong saja jalan strategis nasional sampai Dusun Temajuk. Kemudian melakukan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perbatasan,” kata dia.
Jika ini tidak segera dilakukan, kata Subhan, dikhawatirkan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan akan luntur. Ditambah lagi adanya operasi cipta lestari yang dilakukan aparat hukum dalam menertibkan kayu. Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH berang dan memerintahkan Bupati Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi memasang kawat berduri di sepanjang wilayah perbatasan.
Menurut Gubernur, Camar Bulan adalah wilayah Indonesia yang sah berdasarkan Traktat London tahun 1824. “Sebagai seorang gubernur, tak sejengkal tanah pun akan saya serahkan kepada Pemerintah Malaysia. Tanah itu akan tetap saya pertahankan,” tegas Cornelis, Kamis (29/9) di Pontianak. Menurutnya, Traktat London adalah kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara.
Salah satu isi perjanjian itu adalah batas negara antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan didasarkan pada watershed. Artinya,
pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah. “Kita sudah tahu bahwa karakter Dusun Camar Bulan itu datar. Tidak ada gunung atau pegunungan juga tidak ada sungai di sana. Sehingga sangat tidak memenuhi syarat sebagai watershed. Lalu kenapa wilayah itu harus masuk ke peta Malaysia?” tegas Cornelis.
Pemerintah Kalbar juga telah mengimbau warga Camar Bulan yang berjumlah 170 keluarga atau sekitar 700 jiwa, untuk beraktivitas di
kawasan sengketa, termasuk menanam pohon dan berkebun. Selain itu, Cornelis meminta hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Kinabalu pada 1976 dan hasil pertemuan kedua negara di Semarang, Jawa Tengah tahun 1978 yang menyebut Camar Bulan masuk wilayah Malaysia segera dibatalkan karena bertentangan dengan Traktat London, Peta Belanda, dan Peta Inggris. “Saya juga mendapat informasi bahwa Badan Survei dan Pemetaan Nasional sudah membuat peta yang memasukkan Camar Bulan ke dalam wilayah Malaysia supaya tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, khususnya wilayah
administrasi Kalbar. Saya juga akan mengajukan protes ke pemerintah pusat terhadap permasalahan Camar Bulan,” tegasnya.
Sebaiknya kata Cornelis, pengukuran itu ditinjau kembali dengan napas yang sama, yakni Traktat London. “Kita bisa lihat patok batas 104 buatan Belanda. Semua materialnya sudah diuji laboratorium dan persis sama dengan material patok batas yang ada di Tanjung Datuk, Sambas. Bandingkan dengan patok batas 104 yang baru dibuat dan ditancap jauh sampai 1.499 hektare ke dalam wilayah kekuasaan NKRI,” tukasnya.
http://www.equator-news.com/utama/20111001/konflik-camar-bulan-memanas
Isinya, institusi TNI dan beberapa anggota TNI mendukung klaim Malaysia atas wilayah di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Provinsi Kalimantan Barat.
Klaim Malaysia tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan Camar Bulan yang luasnya 1.449 ha dan Tanjung Datu 8.000 m3. Artinya, peristiwa Sipadan dan Ligitan terulang lagi.
Dokumen rahasia itu ditemukan berdasarkan hasil investigasi anggota Komisi I Fraksi PDIP TB Hasanuddin dan diberikan kepada Media Indonesia, Kamis (6/10), di Jakarta.
Saat ini, berdasarkan keterangan Hasanuddin dari dokumen rahasia tersebut, dua wilayah tersebut benar-benar sudah diklaim Malaysia dengan membuat patok-patok baru dan mendirikan mercusuar baru.
Padahal, tidak satu pun masyarakat di dua wilayah tersebut menghendaki bergabung dengan Malaysia. (http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/06/266061/284/1/Anggota-TNI-Jual-Dua-Wilayah-Indonesia-ke-Malaysia) Tragis, Sebuah Wilayah Indonesia (Camar Bulan, Kalbar) Kembali di Caplok MalaysiaPONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengaku terkejut terhadap informasi masuknya Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, seluas 1.499 hektare ke dalam wilayah administratif Pemerintah Diraja Malaysia.Ia pun lantas menegaskan jika wilayah tersebut masuk wilayah Indonesia yang sah berdasarkan Traktat London tahun 1824. “Sebagai seorang gubernur, tak sejengkal tanah pun akan saya serahkan kepada Pemerintah Malaysia. Tanah itu akan tetap saya pertahankan,” tegas Cornelis di Pontianak, Kamis (29/9).Menurutnya, Traktat London adalah kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara. Salah satu isi perjanjian itu adalah batas negara antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan didasarkan pada watershead. Artinya, pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah. “Kita sudah tahu bahwa karakter Dusun Camar Bulan itu datar. Tidak ada gunung atau pegunungan Juga tidak ada sungai di sana. Sehingga sangat tidak memenuhi syarat sebagai watershead. Lalu kenapa wilayah itu harus masuk ke peta Malaysia,” tegas Cornelis.Atas dasar itu pula, dia telah memerintahkan Bupati Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi untuk memasang pagar kawat berduri di sepanjang wilayah perbatasan. Pemerintah Kalbar juga telah mengimbau warga Camar Bulan yang berjumlah 170 keluarga atau sekitar 700 jiwa, untuk beraktivitas di kawasan sengketa, termasuk menanam pohon dan berkebun.Selain itu, Cornelis meminta hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Kinabalu pada 1976 dan hasil pertemuan kedua negara di Semarang, Jawa Tengah tahun 1978 yang menyebut Camar Bulan masuk wilayah Malaysia segera dibatalkan karena bertentangan dengan Traktat London, Peta Belanda, dan Peta Inggris.
“Saya juga mendapat informasi bahwa Badan Survei dan Pemetaan Nasional sudah membuat peta yang memasukkan Camar Bulan ke dalam wilayah Malaysia supaya tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, khususnya wilayah administrasi Kalbar. Saya juga akan mengajukan protes ke pemerintah pusat terhadap permasalahan Camar Bulan,” pinta Cornelis.Sebaiknya, kata Cornelis, pengukuran itu ditinjau kembali dengan nafas yang sama, yakni Traktat London. “Kita bisa lihat patok batas 104 buatan Belanda. Semua materialnya sudah diuji laboratorium dan persis sama dengan material patok batas yang ada di Tanjung Datuk, Sambas. Bandingkan dengan patok batas 104 yang baru dibuat dan ditancap jauh sampai 1.499 hektare ke dalam wilayah kekuasaan NKRI,” pungkasnya. Selain itu, Cornelis juga meminta seluruh seluruh bupati di kawasan perbatasan untuk mengecek ulang patok batas yang ada.
”Lima bupati perbatasan cek ulang. Lihat patok batas, jangan hanya tunggu di kantor. Hasil itu akan saya sampaikan kepada pemerintah pusat, agar diadakan perundingan kembali antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia,” ungkap Cornelis seusai membuka Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota se Kalbar, Kamis (29/9) di Orchardz Hotel Pontianak.”Sampai hari ini, tanda di peta tidak ada (masuk ke Malaysia. Secara internasional itu masuk ke Indonesia. Tetapi kok pengukuran pada 1975-1978 masuk ke sini (Malaysia),” jelas Cornelis sambil menunjukkan selembar kertas berisi peta.Cornelis menegaskan dirinya akan mengajukan keberatan kepada Pemerintah Indonesia atas bergesernya patok batas.”Kami minta melakukan perundingan kembali apakah melalui Kementerian Pertahanan Keamanan atau yang lainnya. Setelah tinjau lokasi saya langsung menyampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat,” ujar Cornelis. Ia juga meminta pemerintah daerah di perbatasan untuk memperhatikan warganya dengan memberikan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran gratis. ”Agar mereka tetap menjadi warga Negara
Indonesia. Anda boleh pindah jadi warga negara Malaysia, tetapi buminya (tanahnya) tidak boleh digeser,” katanya. (mnk/uni)
Sumber: Pontianak Pos Online
Jum’at, 30 September 2011 , 08:00:00
source pic: http://www.kalbariana.net/camar-bulan-dicaplok
Klaim Malaysia atas Camar Bulan Berdasar MoU Sementara
Kamis, 06 Oktober 2011 20:46 WIB
JAKARTA--MICOM: Dasar klaim Malaysia atas wilayah Camar Bulan adalah MoU pada 1975 di Kinabalu (Malaysia) dan 1978 di Semarang (Indonesia) antara Malaysia dan Indonesia tentang hasil pengukuran bersama tanah tersebut.
Namun, MoU tersebut sifatnya sementara atau tidak tuntas atau bisa ditinjau lagi (modus vivendi). Itu berdasarkan dokumen rahasia tentang perbatasan Republik Indonesia - Malaysia perihal potensi hilangnya kedaulatan Republik Indonesia (RI). Demikian diungkap anggota Komisi I Fraksi PDIP TB Hasanuddin dan diberikan kepada Media Indonesia, Kamis (6/10), di Jakarta.
Padahal, berdasarkan fakta dan juga dokumen peta, MOU yang sifatnya sementara tersebut tidak sesuai dengan Peta Negara Malaysia dan peta Federated Malay State Survey tahun 1935, sehingga Indonesia dirugikan seluas 1.449 ha. Klaim wilayah Malaysia tersebut juga bertentangan dengan Pemetaan Kapal Pemetaan Belanda van Doorn tahun 1905 dan 1906 setra peta Sambas Borneo (N120-E10908/40 Greenwid).
Namun aneh, kata Hasanuddin, pemerintah Malaysia rupanya buru-buru memasukkan Outstanding Boundary Problems (OBP) Camar Bulan ke dalam Peta Kampung Serabang, Serawak, Malaysia.
Peta tersebut merupakan upaya memperkuat klaim terhadap wilayah tersebut. Padahal, dalam dokumen tersebut disebutkan, di daerah camar Bulan masih ada patok lama peninggalan Belanda yakni patok dengan kode A104. Patok ini pun mulai diupayakan untuk dilenyapkan oleh Malaysia.
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/06/266063/284/1/Klaim-Malaysia-atas-Camar-Bulan-Berdasar-MoU-Sementara Konflik Camar Bulan Memanas, Batas Malaysia Dijaga Pasukan Rela
Sabtu, 1 Oktober 2011
Berlarut-larut diselesaikan, sama saja membuat wilayah NKRI digerogoti. Semua pihak diminta berkaca pada kasus Sipadan-Ligitan.
Nasib Camar Bulan sangat ditentukan Pusat. Ayo rebut!
SAMBAS – Tapal batas Indonesia-Malaysia di Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas belum terselesaikan. Indonesia kehilangan 1.499 hektare lahan yang masuk ke kawasan Malaysia. Pemerintah Pusat didesak bertindak agar NKRI tak dicaplok. “Masalah itu akibat MoU Indonesia dan Malaysia tahun 1978 di Semarang yang justru merugikan Indonesia. Kita meminta pemerintah pusat bertanggung jawab dan segera bertindak,” kata H Subhan Nur, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar bidang pemberdayaan ekonomi perbatasan kepada Equator, Kamis (29/9).
Kawasan Camar Bulan tepatnya di patok batas A 88 sampai patok A 156 bergeser dan masuk ke Malaysia. Hingga sekarang Malaysia masih mempertahankan lahan seluas 1.499 hektare itu karena merasa dikuatkan oleh MoU 1978. “Padahal ratifikasi perjanjian internasional masih belum dilaksanakan. Ini yang harus diperjuangkan dikarenakan kelalaian pemerintah,” ujar Subhan yang juga mantan Ketua KNPI Kabupaten Sambas ini.
Menurut dia, dari hasil tinjauan di lapangan dan komunikasi langsung dengan pihak Malaysia, mereka lebih dominan mempertahankan kawasan perbatasan antara negara. Hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya masyarakat Sempadan atau perbatasan menjadi pasukan Rela yang bertugas menjaga kawasan perbatasan. “Sekarang ini mulai dari Sematan hingga Bau, jumlah pasukan Rela kurang lebih 3.000 orang,” jelas Subhan.
Jika Malaysia bisa melibatkan masyarakat perbatasan untuk memperkuat wilayah pertahanan, mengapa Indonesia tidak. Kemungkinan lebih efektif melibatkan masyarakat tempatan daripada mendatangkan petugas yang berjaga di wilayah perbatasan. “Tentunya dengan banyaknya petugas maka akan banyak memakan biaya. Tetapi kalau masyarakat sangat efektif dan efisien. Upaya ini sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme dalam mempertahankan NKRI,” tegas dia.
Dijelaskannya, banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah, salah satunya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat agar berkebun di wilayah perbatasan. Kuncinya asalkan petugas dan pemerintah dapat memfasilitasi mereka. Subhan mengajak berkaca pada kasus lepasnya Sipadan-Ligitian dari Bumi Pertiwi. “Kemenangan Malaysia terhadap daerah itu karena mereka sudah siap dan sudah menggarapnya, karena mengetahui potensi daerah itu. Mengapa ini tidak kita lakukan, padahal kita juga tahu potensinya,” papar dia.
Hal seperti ini, menurut Subhan, kelemahan Indonesia. Wajar jika mempertanyakan visi pemerintah daerah, provinsi dan pusat tentang
keberpihakan kepada masyarakat perbatasan. Subhan menyarankan, agar jalur jalan strategis yang telah ditetapkan pusat dapat mengambil garis lurus. “Potong saja jalan strategis nasional sampai Dusun Temajuk. Kemudian melakukan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perbatasan,” kata dia.
Jika ini tidak segera dilakukan, kata Subhan, dikhawatirkan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan akan luntur. Ditambah lagi adanya operasi cipta lestari yang dilakukan aparat hukum dalam menertibkan kayu. Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH berang dan memerintahkan Bupati Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi memasang kawat berduri di sepanjang wilayah perbatasan.
Menurut Gubernur, Camar Bulan adalah wilayah Indonesia yang sah berdasarkan Traktat London tahun 1824. “Sebagai seorang gubernur, tak sejengkal tanah pun akan saya serahkan kepada Pemerintah Malaysia. Tanah itu akan tetap saya pertahankan,” tegas Cornelis, Kamis (29/9) di Pontianak. Menurutnya, Traktat London adalah kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara.
Salah satu isi perjanjian itu adalah batas negara antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan didasarkan pada watershed. Artinya,
pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah. “Kita sudah tahu bahwa karakter Dusun Camar Bulan itu datar. Tidak ada gunung atau pegunungan juga tidak ada sungai di sana. Sehingga sangat tidak memenuhi syarat sebagai watershed. Lalu kenapa wilayah itu harus masuk ke peta Malaysia?” tegas Cornelis.
Pemerintah Kalbar juga telah mengimbau warga Camar Bulan yang berjumlah 170 keluarga atau sekitar 700 jiwa, untuk beraktivitas di
kawasan sengketa, termasuk menanam pohon dan berkebun. Selain itu, Cornelis meminta hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Kinabalu pada 1976 dan hasil pertemuan kedua negara di Semarang, Jawa Tengah tahun 1978 yang menyebut Camar Bulan masuk wilayah Malaysia segera dibatalkan karena bertentangan dengan Traktat London, Peta Belanda, dan Peta Inggris. “Saya juga mendapat informasi bahwa Badan Survei dan Pemetaan Nasional sudah membuat peta yang memasukkan Camar Bulan ke dalam wilayah Malaysia supaya tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, khususnya wilayah
administrasi Kalbar. Saya juga akan mengajukan protes ke pemerintah pusat terhadap permasalahan Camar Bulan,” tegasnya.
Sebaiknya kata Cornelis, pengukuran itu ditinjau kembali dengan napas yang sama, yakni Traktat London. “Kita bisa lihat patok batas 104 buatan Belanda. Semua materialnya sudah diuji laboratorium dan persis sama dengan material patok batas yang ada di Tanjung Datuk, Sambas. Bandingkan dengan patok batas 104 yang baru dibuat dan ditancap jauh sampai 1.499 hektare ke dalam wilayah kekuasaan NKRI,” tukasnya.
http://www.equator-news.com/utama/20111001/konflik-camar-bulan-memanas
